Kesalahan Logika Dalam Kasus Larangan Jilbab BUMN

Beberapa hari terakhir dunia maya dihebohkan oleh kasus "larangan jilbab shar'i" di kementerian BUMN. Menganalisa kesalahan adalah salah satu cara paling cepat untuk belajar. Untuk itu mari kita analisa kesalahan logika tersebut. Bagi yang belum baca, saya sarankan baca dahulu artikel berikut supaya lebih paham.

  1. Membuat kalimat ingkaran (membantah argumen)
  2. Menarik Kesimpulan dengan benar.
  3. Mudus Ponen dan Modus Tollens
  4. Menarik kesimpulan dengan Silogisme
  5. Menarik kesimpulan dengan Deduksi dan Induksi

Oke mari kita mulai analisa kesalahan-kesalahan yang terjadi pada kasus di atas

Latar Belakang

Kasus ini bermulai dari postingan Dwi Estiningsih, berikut saya capture tweet dia yang pertama

Di situ jelas di tulis oleh Bu Dwi Esti  "Kriteria rekruitmen sebuah BUMN per 2014."

Dan foto yang dilampirkan dalam twits tersebut adalah dokumen assessor, yaitu mereka yang men-seleksi calon pegawai baru. Dalam pengakuannya dokumen tersebut adalah asli bukan mengada-ada, dan itu adalah form yang dimiliki para assesor (penilai) untuk menseleksi karyawan di frontliner.

Ada dua butir persyaratan yang menghebohkan yaitu:

  1. Jilbab sebatas leher
  2. Laki-laki tidak berjanggut

Tidak dijelaskan di twit tersebut nama BUMN nya, atau siapa assessornya.

Analisa

Dari penjelasan di atas Premisnya adalah:

Premis : Ada sebuah BUMN yang dalam melakukan seleksi calon pegawai frontlinernya tidak menerima calon pegawai laki-laki yang berjanggut dan wanita yang memakai jilbab lebih dari leher (dikenal dengan jilbab shar-i).

Kesimpulan : Kementerian BUMN melarang karyawannya menggunakan jilbab  (kesimpulan yang salah!)

Saya tidak tahu siapa yang menarik kesimpulan seperti itu, tetapi yang namanya dunia media sosial, jika ada masalah yang sensitive bisa dipastikan akan ada orang2 yang dengan cara salah sengaja membuat kesimpulan yang salah. SIlakan baca "Mengapa orang salah membuat kesimpulan"

Saya kesulitan menelusuri arus perubahan dari Premis di atas menjadi kesimpulan yang salah. Tetapi dari informasi yang berserakan saya menduga terjadi beberapa kesalahan logika sebagai berikut:

Kesalahan 1

Kesalahan pertama adalah melakukan generalisasi  dari satu BUMN menjadi semua BUMN seperti terlihat dari twit berikut.

Dan seperti yang saya jelaskan di artikel ini pengambilan kesimpulan dengan induksi adalah yang paling sulit sekaligus yang paling banyak disalahgunakan. Seharusnya Bu Dwi Esti tidak cepat-cepat melakukan generalisasi. Perlu beberapa langkah lagi sebelum kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semua BUMN melakukan praktik yang sama.

Memang betul, kalau di bidang penyelidikan, dengan satu bukti ini bisa berkembang kepada penyelidikan lebih lanjut.

Kesalahan 2

Kesalahan kedua ini adalah kesalahan implikasi. Jika semua BUMN melarang jilbab shar'i, maka kementerian BUMN yang meninstruksikan.

Premis : Semua BUMN yang dalam melakukan seleksi calon pegawai frontlinernya tidak menerima calon pegawai laki-laki yang berjanggut dan wanita yang memakai jilbab lebih dari leher (dikenal dengan jilbab shar-i).

Kesimpulan : Kementerian menginstruksikan agar BUMN melarang jilbab.

Dan di sinilah yang saya lihat mulai menjadi viral beritanya. Siapa yang membuat kesimpulan tersebut. Yang jelas dari twit aslinya Dwi Esti tidak ada menyebutkan menteri atau kementeriannya yang membuat aturan tersebut. Yang jelas itu kesimpulan yang salah, bahkan premisnya sudah salah. Dan sekalipun premisnya benar, maka penarikan kesimpulannya pun salah. Apakah kalau semua BUMN melarang jilbab berarti atas instruksi menter BUMN? Kita bisa saja menduga, tetapi secara logika matematika belum nyambung.

Dan saya menduga memang media masa yang saat ini makin sulit bersaing dalam menarik pembaca harus membuat berita yang heboh, dengan sengaja membuat kesimpulan yang salah. (Sorry, yang ini juga saya mungkin mengambil kesimpulan yang salah, hanya menduga).

Kesalahan 3

Kesalahan berikutnya adalah melakukan generalisasi dari penerimaan pegawai baru frontliner menjadi larangan bagi seluruh pegawai kementerian BUMN.

Siapa yang melakukan kesalahan ini? Agak sulit melacak prosesnya, tetapi yang jelas media massa sudah menampilkan headline nya "kementerian BUMN larang pegawainya memakai jilbab"
Dalam menanggapinya kementerian BUMN menyatakan sbb:

Kesalahan 4

Kesalahan logika ke-4 adalah melakukan generalisasi dari jilbab panjang menjadi semua jilbab. Siapa yang melakukan kesalahan ini, mungkin banyak yang tidak paham kata 'jilbab shar'i" sehingga melakukan generalisasi ini, yang jelas yang muncul di media adalah larangan pakai jilbab secara umum.

Leasson Learned

Dari 4 macam kesalahan tersebut di atas, mungkin Bu Dwi Esti berkontribusi terhadap kesalahan pertama namun beliau harus menanggung ke-4 kesalahan tersebut. Dunia media sosial memang kadang-kadang kejam. Untuk itu mari kita belajar berlogika dengan baik sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang akan segera membuat heboh jagad maya.